Infografis
Suara.com - DPRD DKI Jakarta menagih pengembalian dana hibah sebesar Rp 355 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Anggaran itu, awalnya akan dipakai jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 berlangsung dua putaran.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin saat menerima kedatangan KPU Provinsi DKI Jakarta yang menyerahkan surat penetapan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Hibah kita kan untuk Pilkada dua putaran, ini kan satu putaran, kita tinggal tunggu pengembalian ini, sekitar Rp 355 miliar," ujar Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Karena tak habis, dana hibah itu kin tergolong sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Dana Rp355 miliar akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2025.
Sebab, APBD Jakarta 2025 telah disepakatai dan disahkan pada November 2024 lalu. Anggaran SiLPA belum bisa dimasukkan langsung ke APBD.
Lebihan dana hibah KPU Jakarta itu nantinya dapat dialokasikan untuk program Pemprov Jakarta lain.
"Ya, ini (dana hibah KPU Jakarta) kan jadi SiLPA. Nanti kita akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya jadi dana yang akan digunakan pada periode berikutnya," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Diviai Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI, Dody Wijaya, membenarkan adanya sisa dana hibah yang akan dikembalikan. Ia menyebut dari Rp975 miliar dana hibah yang diberikan, hanya terpakai sekitar Rp600 miliar.
"Memberikan informasi saja, tadi betul untuk anggaran setelah kami lakukan efisiensi , karena putaran kedua tidak dilaksanakan jadi kami kembalikan kepada Pemprov DKI, jadi total anggaran putaran pertama sekitar Rp600 miliar," pungkasnya.
Baca Juga: Pelantikan Pramo Anung-Rano Karno Diundur, Ketua Komisi II DPR Jelaskan Alasannya
