Infografis
Suara.com - Ketidakjelasan kebijakan ekonomi pemerintah kembali disorot setelah program Makan Bergizi Gratis (MGB) Sebagian ada yang menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan proyeksi keuangan negara, termasuk target penerimaan pajak yang meleset.
Rocky mengatakan bahwa situasi ekonomi nasional memprihatinkan, terutama terkait ketidakmampuan pemerintah memberikan arah kebijakan yang jelas.
“Bagaimana mungkin pajak dikejar tetapi bocornya itu bisa 50 persen? Bagaimana mungkin janji untuk memberi insentif pada dosen-dosen itu akhirnya dibatalkan? Kapasitas keuangan negara itu memang sangat tidak mungkin untuk membiayai secara satu kali program-program dari presiden,” ujarnya dalam akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (9/1/2025).
Baca Juga: Sejarah Panjang Istilah "Tidak Ada Makan Siang Gratis": Dari Bar Amerika hingga Meja Makan Siswa
Ia juga menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan mengenai target penerimaan pajak yang meleset, yang semakin mempertegas lemahnya proyeksi ekonomi.
“Sementara kita baca di dalam rilis KPK bahwa per tahun ada potensi kehilangan Rp1.200 triliun. Kelihatannya hanya 2/3 atau bahkan hampir separuh justru yang hilang dari potensi pendapatan negara,” kata Rocky Gerung.
![Siswa SDN 1 Butuh Sukoharjo saat mendapatkan program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025). [Suara.com/Ari Welianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/06/98322-makan-bergizi-gratis.jpg)
Rocky menilai kondisi ini membuat masyarakat hingga perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi di tengah penurunan daya beli dan ancaman krisis moneter.
“Kita belum melihat arahnya apa. Kalau kita ikuti keterangan dari Pak Luhut tentang arah ekonomi masih terlihat upaya untuk mencari cara agar supaya ada efisiensi dalam pembuatan kebijakan,” jelasnya.
Pengamat politik ini menilai bahwa kabinet pemerintahan Prabowo tampaknya masih menunggu model kebijakan baru untuk lima tahun mendatang.
Baca Juga: Luhut Beberkan Alasannya Mau Bantu Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Hal ini mencerminkan minimnya kepercayaan publik atas keberlanjutan program-program pemerintah, terutama kebocoran anggaran dan lemahnya kebijakan fiskal.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
