Infografis
Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyaran (BEM SI Kerakyatan) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).
Mereka menuntut pembatalan kenaikan PPN 12 persen, yang rencananya bakal diberlakukan pemerintah pada Januari 2025.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal mengatakan, kebijakan pemerintah tentang kenaikan pajak dianggap tidak tepat lantaran kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Daya beli masyarakat masih belum bisa bangkit setelah diterjang pandemi lalu. Hal itu, lanjut Satria tercermin dari berkurangnya kelas menengah.
Baca Juga: Daya Beli Lesu Namun Pemerintah Naikkan PPN 12 Persen, Uskup Agung Minta Warga Tetap Kritis
"Kami sudah mengultimatum Presiden Prabowo melalui media sosial juga melalui berbagai rilis media, tapi sampai sekarang kebijakan belum berubah,” kata Satria, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).
"Hari ini adalah bentuk kemarahan dan penolakan kami atas kebijakan naiknya PPN," katanya.
Satria mengungkapkan sebelum turun ke jalan, telah melakukan kajian bersama koalisi masyarakat sipil dan pakar ekonomi.
Hasilnya, tidak ada yang menyebut kenaikan PPN 12 persen sebagai produk yang pro terhadap rakyat.
"Kami melakukan berbagai kajian juga konsultasi dengan pakar ekonomi, naiknya PPN sangatlah tidak tepat."
Baca Juga: Sikap PDIP Menolak PPN 12 Persen Dinilai Tidak Konsisten dan Politis Belaka
![Aksi BEM SI Kerakyatan di Kawasan Monas Jakarta, Kamis (26/12/2024). [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/26/10095-aksi-bem-si-kerakyatan.jpg)
"Apabila berbicara terkait kebutuhan penerimaan negara, ada banyak opsi lain seperti pajak kekayaan, pajak komoditas ekstraktif, pajak karbon, dan lainnya,” jelasnya.
BEM SI Kerakyatan menuntut sikap tegas dari presiden Prabowo. Bahkan, sampai sekarang narasi yang dikeluarkan berbagai pihak dari pemerintah tentang naiknya PPN terlihat mengambang, seakan-akan menutupi kenyataan dari dampak naiknya PPN ini.
"Aksi ini juga merupakan sinyal pantikan dari Jakarta yang kami kirimkan kepada wilayah-wilayah dan daerah-daerah untuk kemudian juga turut melakukan aksi massa secara besar mulai hari ini sampai kenaikan PPN dibatalkan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran BEM SI Kerakyatan dengan personel kepolisian. Aksi dorong-dorongan terjadi saat mereka akan membubarkan diri.
Aksi tersebut dipicu saat polisi meminta massa aksi untuk membubarkan diri karena waktu untuk menyampaikan aspirasi telah selesai. Namun, massa BEM SI Kerakyatan masih menyampaikan orasinya.
Aparat kepolisian tetap meminta massa aksi untuk mundur. Hingga akhirnya massa aksi mulai membubarkan diri.
