Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, Hanif Dhakiri, menantang pemerintah untuk membuat skenario atau model lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Hal itu menyusul adanya rencana kenaikan PPN 12 Persen mendapat penolakan dari masyarakat.
Menurutnya, memang dapat dipahami kalau negara membutuhkan penerimaan yang lebih baik salah satunya untuk membiayai pembangunan. Namun, ia mengingatkan ke depan hal itu jangan sampai menekan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah.
Hal itu disampaikan Hanif dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?," yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
"Nah tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah terutama yang mengusung pajak ini untuk menggunakan model yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara," kata Hanif.
Baca Juga: Soal Usulan Gubernur-Bupati Dipilih DPRD, PKB Manut Gagasan Prabowo, Apa Alasannya?
Ia mengatakan, dengan usulannya tersebut bukan dalam arti tak setuju jika pendapatan negara harus ditingkatkan misalnya melalui pajak. Namun, ia mengtakan, hal itu harus dilakukan dengan model yang lebih baik.
"Nah cuman cara meningkatkannya kan ada banyak model yang mungkin harus dilakukan secara lebih baik di waktu yang datang," ujarnya.
Hanif lantas memberikan contoh model yang bisa mungkin diterapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, misalnya dengan melakukan digitilasisasi.
"Nah ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan tapi kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus," katanya.
Selain itu ia mengusulkan agar pemerintah untuk optimalkan proses formalisasi dari ekonomi informal. Ia menyebut UMKM memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Barang Mewah Jadi Sasaran PPN 12 Persen
"Tapi kan banyak diantara mereka ini yang berada di luar sistem keuangan gitu. Nah oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insetif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuman kan jumlahnya gede gitu loh," kata dia.
Bakal Diumumkan Senin
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa detail terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen dan paket kebijakan ekonomi akan diumumkan Senin pekan depan.
Dia menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi perhitungan kenaikan PPN tersebut. Pengumuman tersebut akan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pukul 10.00 WIB.
"Jadi ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10, soal PPN dan paket kebijakan ekonomi," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dia juga memastikan bahwa bahan pokok akan dibebaskan dari pengenaan PPN 12 persen yang akan berlaku mulai awal tahun depan.
"Yang penting kan bahan pokok itu tidak kena PPN," katanya sebagaimana dilansir Antara.
