Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Ganjar: Harus Ada Kajian Mendalam, Ojo Kesusu

Jum'at, 13 Desember 2024 | 13:49 WIB
Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Ganjar: Harus Ada Kajian Mendalam, Ojo Kesusu
Ganjar Pranowo. (YouTube)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mewanti-wanti agar jangan terburu-buru untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan cara mengubah pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi. Salah satunya pemilihan gubernur melalui DPRD.

Ganjar menilai sebaiknya ada kajian mendalam terlebih dahulu mengenai hal itu.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar saat dihubungi wartawan, Jumat (13/12/2024).

Baca Juga: Bukan Cuma Omon-omon, Prabowo Puji Bahlil Pandai Operasi: Saya Gak Muji-muji, tapi....

Menurut Ganjar, ketika dahulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada masalah saat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal itu memunculkan argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat.

Maka, kata dia, kalau kekinian ada argumentasi lain atau pikiran lain sebaiknya diundang para pemangku kepentingan

"Terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," katanya.

Menurutnya, mau sistem apa pun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk.

Di sisi lain, Ganjar mengungkapkan di internal PDIP sendiri belum ada pembicaraan mengenai langkah Prabowo tersebut.

Baca Juga: Ragu Jago Bahasa Inggris, Prabowo Justru Puji Bahlil: Pinter juga Orang Ini, Walau Kampusnya Gak Ada di Google

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua kanan) dan sejumlah penyanyi mendendangkan lagu dalam peringatan puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua kanan) dan sejumlah penyanyi mendendangkan lagu dalam peringatan puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.

Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo pemikiran dengan sistem tersebut efisien.

Menurut Prabowo uang yang biaa digunkam untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemikihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI