Basuki: Relokasi ASN di IKN Dimulai 2025, Infrastruktur Legislasi Rampung 2028

SuaraKaltim.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN diarahkan pada dua tonggak utama, yakni di 2025 dan 2028 nanti. Milestone ini akan menjadi acuan dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi modern yang berkelanjutan.

Pada 2025, fokus pembangunan IKN adalah penyediaan fasilitas dasar untuk mendukung relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk hunian, kantor, serta sarana pendukung seperti air, listrik, dan area komersial. Sementara itu, infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung pada 2028, mencakup kantor dan hunian pejabat pemerintahan.

Hal itu disampaikan usai Basuki menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024) lalu.

"Kami hampir siap melaporkan kepada Presiden terkait progres pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera mengajukan peresmian proyek, sementara kami sedang mempersiapkan laporan untuk groundbreaking. Akan ada 4 hingga 5 proyek groundbreaking yang mencakup pembangunan sekolah, restoran, dan kantor pemerintahan," jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (01/01/2024).

Basuki juga menyoroti pentingnya investasi dan perencanaan matang untuk mempercepat progres IKN. Beberapa proyek groundbreaking, seperti pembangunan sekolah, restoran, dan fasilitas pemerintahan, akan segera dimulai.

Foto menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru di masa depan di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]

Progres ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan.

Prinsip ekonomi Pancasila, menurut Presiden, adalah kunci dalam memastikan pembangunan nasional berlandaskan asas kekeluargaan.

“Kita harus terus memegang teguh prinsip ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tanpa perencanaan yang baik, kita tidak akan tahu arah pembangunan yang harus ditempuh,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa melalui musyawarah ini, diharapkan perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dokumen RPJMN akan disempurnakan dan diresmikan melalui peraturan presiden untuk menjadi dasar pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya "Basuki: Relokasi ASN di IKN Dimulai 2025, Infrastruktur Legislasi Rampung 2028"