Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya sidang sengketa Pilkada 2024 di panel 2 menegur Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur.
Saldi menilai, KPU Jawa Timur tidak tegas menjawab pertanyaannya. Lantaran itu, dia menekankan bahwa KPU, pemohon, dan pihak terkait seharusnya menjawab pertanyaan hakim dengan tegas.
Pernyataan itu disampaikan Saldi dalam sidang panel 2 dengan perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.
Awalnya, Saldi bertanya pada kuasa hukum Risma, Gus Hans Triwiyono Susilo perihal jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jawa Timur.
“Berapa jumlah TPS di Jawa Timur untuk pilgub?" kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Namun, Triwiyono tidak menjawab pertanyaan tersebut. Saldi lantas menegur Triwiyono, karena sebagai kuasa hukum seharusnya telah menghafal jumlah TPS.
"Ini lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim," ujar Saldi.
Kemudian, Saldi bertanya kepada KPU Jawa Timur dengan pertanyaan yang sama. Namun, dia menilai jawaban KPU Jawa Timur justru tidak tegas.
"KPU Jatim ada gak? Berapa jumlah TPS?" tanya Saldi.
Baca Juga: PKS Jelaskan Alasan Imam-Ririn Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK
“64 ribuan,” jawab KPU Jawa Timur.
“KPU saja nggak hafal coba, hahaha. Itu kan main jawab cepat aja itu, pokoknya dikira kira 64 ribuan lah kira-kira," lanjut Saldi sambil sedikit tertawa.
KPU Jawa Timur malah menyebut jawaban yang disampaikannya itu belum waktunya disampaikan karena masih giliran pemohon yang menyampaikan keterangan.
“Saya kan hakim. Hakin nanya, harus anda jawab,” tegas Saldi.
Menanggapi itu, KPU Jawa Timur lantas menyebutkan bahwa jumlah TPS di Jawa Timur sebanyak 64.280.
Berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak meraih 12.192.165 suara sedangkan Risma-Gus Hans mendapatkan 6.743.095 suara.
Di sisi lain, pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim hanya meraih 1.797.332 suara sah.
Berita Terkait
-
Ada Kotak Suara di Toilet hingga Politik Uang, Vicky Prasetyo Gugat Pilkada Pemalang
-
Pramono Jadi Gubernur Terpilih, PDIP Minta Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa Tidak Ikut Diundur ke 13 Maret
-
Willy-Habib Cabut Gugatan Pilkada Kalteng, Agustiar-Edy Resmi Menang!
-
Dukungan PDIP Beralih, Kemenangan Masinton-Mahmud di Tapanuli Tengah Digugat Paslon Petahana
-
Pilkada Banjarbaru Digugat, KPU Dituding Hilangkan Hak Pilih Warga
Terpopuler
- Shin Tae-yong Dicap Anti Diskusi, Denny Landzaat: Saya Mau Pemain Berani Speak Up
- Pagar Laut 30 Km di Dekat PSN PIK2 Ternyata Tak Berizin, Menteri KKP Bakal Bongkar
- Nilai Tukar Petani di Kaltim Naik Sepanjang 2024, Sektor Perkebunan Jadi Motor Utama
- Rp 17 Ribu untuk Porsi MBG Pelajar Kaltim, Pengamat: Harusnya di Atas Rp 25 Ribu
- Pemindahan ASN ke IKN Terhambat, Kemenpan RB Masih Perbarui Data Pegawai
Pilihan
-
Nilai Tukar Petani di Kaltim Naik Sepanjang 2024, Sektor Perkebunan Jadi Motor Utama
-
Rp 17 Ribu untuk Porsi MBG Pelajar Kaltim, Pengamat: Harusnya di Atas Rp 25 Ribu
-
Pemindahan ASN ke IKN Terhambat, Kemenpan RB Masih Perbarui Data Pegawai
-
Effendi Simbolon Desak Megawati Mundur dari Ketum PDIP, Ini Respons Jokowi
-
Larangan Pertamini dan BBM Eceran di Samarinda: Proses Penertiban Terhambat Administrasi
Terkini
-
Keluarga Tahanan Israel Demo Blokir Jalan, Tuntut Kesepakatan dengan Hamas
-
Program MBG untuk Ibu Hamil Disarankan Tambah Asam Folat, Ini Alasannya
-
Rekaman Pesta Seks Dijual! Polisi Ungkap Kasus Tukar Pasangan di Jakarta dan Bali
-
Dharma Minta Pramono Bersihkan Langit Jakarta: Modifikasi Cuaca Itu Beracun, Bahayakan Warga
-
Tarif Naik, Ketua DPRD DKI Minta PAM Jaya Bantu Warga Miskin Bayar Tagihan Air
-
100 Hari Pertama, Pramono-Doel Janji Selesaikan Masalah Kampung Bayam dan Tanah Merah
-
Hadapi Proses Hukum di KPK, Hasto PDIP Bakal Dibela 1.000 Pengacara
-
Beda dari Anies, Tim Profesional Gubernur Pramono Tak Sebanyak TGUPP
-
Ada Kotak Suara di Toilet hingga Politik Uang, Vicky Prasetyo Gugat Pilkada Pemalang
-
KPK Geledah Rumah Eks Dirut BUMN, Vespa Rp 1,5 Miliar Disita!