octa-tracking.com - Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara, mengungkapkan komitmennya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi, jika ia dan pasangannya Sholihin menang dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.
Pembentukan Satgas Anti Korupsi dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi di Kota Bekasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah ada, namun kenyataannya masih banyak temuan-temuan yang muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum optimal dan perlu diperkuat," tegas Heri, Minggu (10/11/2024).
Satgas anti korupsi diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang lebih ketat dalam tata kelola pemerintahan, demi mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap merugikan masyarakat.
Baca Juga: Cerita Putri Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja yang Hidup Sederhana
Selain itu, Heri menjelaskan bahwa Satgas Anti Korupsi ini akan berperan proaktif dan preventif dalam mengawal kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengeluaran anggaran barang dan jasa.
“Selama ini, proses-proses ini sering menjadi titik rawan untuk praktik korupsi. Satgas ini akan berfokus untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi anggaran, berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.
"Satgas ini akan bekerja secara preventif, dengan fokus pada mencegah dan mengantisipasi agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan masyarakat Bekasi, seperti yang terjadi sebelumnya," imbuhnya.
Heri juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah ini, Heri berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Bekasi, sekaligus memperkuat pondasi birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.
Baca Juga: Pilgub Jabar: Warga Kota Bekasi Dibayar 200 Perak Lipat dan Sortir Kertas Suara
"Reformasi birokrasi tidak hanya soal aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik KKN dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Heri.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Kaleidoskop 2024: Jungkir Balik Politik Jelang Pilkada, Aksi Peringatan Darurat Bikin Kaesang Gagal Jadi Cakada
-
Segini Harta Kekayaan Ramzi Versi LHKPN Resmi KPK, Menang Pilkada dan OTW Jadi Wakil Bupati Cianjur
-
KPU Sebut Rekapitulasi Suara di Papua Belum Rampung karena Masalah Keamanan, Ada Penyekapan
-
KPU Pastikan Seluruh PSU, PSS, PSL dan PSSU Pilkada 2024 di 602 TPS Telah Selesai Dilakukan
-
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Rata-rata 71 Persen
Terpopuler
- Gibran Terciduk Ulangi Kesalahan Penggunaan 'Para', Warganet: Beneran Nggak Ngerti atau Sengaja?
- Reaksi Guru Kiano saat Peluk Paula Verhoeven Disorot: Tanpa Kata...
- Beda Ajaran Quraish Shihab dan UAS Soal Hukum Mengucapkan Selamat Natal
- Menolak Karyanya Disebut Berisi Makian, Yos Suprapto: Fadli Zon Tak Pantas Jadi Menteri Kebudayaan
- Diisukan Dapat Honor Ceramah Rp 25 Juta, Ustaz Maulana Ungkap Dikontrak TV Selama 30 Tahun
Pilihan
-
Akses ke IKN Terbatas: Jalan Retak, Kendaraan Berat Kena Pembatasan, Sistem Buka Tutup Aktif
-
Akhir Tahun Berisiko, BMKG Berau Prediksi Pasang Tertinggi 31 Desember
-
Ekonomi Kaltim Bertumpu pada Pengembangan Klaster Industri di IKN, Kok Bisa?
-
Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Perbandingan Harganya Beras Lokal
-
Oknum ASN Positif Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kota Bontang
Terkini
-
Cerita Korban Penyiraman Air Keras di Bekasi: Jual Motor Demi Berobat
-
Dana Terjaga, BRI Gunakan Sistem Keamanan Teknologi Informasi Standar Internasional dan Terus Diperbaharui
-
HUT ke-129, Ini Pesan Dirut BRI bagi Insan BRILian
-
Apresiasi bagi Pemegang Saham, BRI Bagikan Dividen Interim Sebesar Rp20,46 Triliun
-
PLN Bersinar, Darmawan Prasodjo Sabet Gelar CEO of The Year 2024 Lagi